Menteri Susi Terima Penghargaan di Amerika Serikat

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima penghargaan Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit yang diselenggarakan di Seattle, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat.

Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu 7 Juni 2017 disampaikan bahwa Susi dianugerahi penghargaan dalam kategori "leadership" atau kepemimpinan.

Dia dianugerahi penghargaan tersebut karena dinilai sangat berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF) oleh kapal asing dan lokal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Selain itu, Susi Pudjiastuti juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, melalui pelarangan penggunaan trawls dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.

Salah satu faktor lainnya sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerima penghargaan tersebut adalah karena kepeduliannya terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal perikanan, yang juga menjadi salah satu aspek penilaian.

Dalam penganugerahan penghargaan tersebut, Susi yang tak berkesempatan hadir diwakili Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto.

Selepas menerima penghargaan, Rifky mengungkapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dunia kepada Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Rifky menuturkan, dulu Menteri Susi memulai usaha sebagai pedagang "seafood" skala kecil di Pangandaran, Jawa Barat, serta merupakan satu dari ribuan nelayan kecil di Indonesia.

"Saat beliau dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lautan sebagai warisan terbesar Indonesia dapat dinikmati seluruh anak bangsa hingga generasi-generasi berikutnya," ujar Rifky.

Dia mengutarakan rasa syukurnya meski terus menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan KKP, masih banyak pihak yang mengakui kebijakan tersebut sebagai pencapaian dari gerakan reformasi perikanan dan penegakan hukum.

Rifky memaparkan, berbagai kebijakan tersebut adalah penenggelaman kapal penangkap kapal ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut, dan larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak lingkungan.***